Potongan pfk 10 adalah. Pihak pemotong harus memberikan bukti potong (rangkap ke-1) yang sudah dilengkapi kepada pihak yang dipotong pajak dan bukti potong (rangkap ke-2) kepada. Potongan pfk 10 adalah

NIM: 561422002. Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ditetapkan sebagai berikut: yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API) = 2,5% x nilai impor; yang tidak dikuasai = 7,5% x harga jual lelang. Zakat maal adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama. 600 mencatat potongan terhadap gaji dan tunjangan dengan jurnal: Kasda xxx Hutang PFK xxx Dalam kasus LS Barang dan Jasa, seringkali terdapat potongan pajak sehingga dana yang diterima oleh pihak ketiga adalah jumlah netto (setelah dikurangi potongan pajak). 231. 11. A. Persektor gaji hanya bersifat pijaman, karena itu tidak mutlak diberikan kepada setiap pegawai negeri yang pindah karena kepentingan dinas. . PSAP 09 terdapat dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yaitu Lampiran I. Potongan PFK tersebut seharusnya diserahkan kepada pihak lain (PT Taspen (Persero), PT Asabri (Persero), BPJS Kesehatan, Perum Bulog, dan lembaga lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan) sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong. 000. Pengeluaran Kerja Sama Internasional yang mencakup pembayaran iuran keikutsertaan pemerintah Indonesia dalam organisasiUpload Loading. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983. Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) adalah utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum. Pembayaran Belanja Pensiun. 000 dan Rp10. 811912 Penerimaan Setoran Pc ton,_;an PFK Tabungari Wajib. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang Potongan IWP PNS adalah iuran berasal dari potongan atas penghasilan PNS setiap bulannya dari gaji bruto atau penghasilan kotor per bulan. 010/2020 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN. 000 dan uang pungutan / potongan pajak ke Kas Negara sebesar Rp 1. 04/1985 tanggal 13 Nopember 1985 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-2078/PJ. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI. Perhitungannya diterapkan dengan menambahkan komponen subsidi atau kompensasi di luar gaji pokok untuk membayar. Besarnya IWP adalah 10 persen dari gaji pokok ditambah tunjangan keluarga, sedangkan untuk potongan Taperum besarnya untuk golongan I, II, III dan IV masing masing adalah Rp3. Uraian. Satuan Kerja mengajukan permintaan pembayaran pengembalian potongan dana PFK kepada KPPN mitra kerjanya dengan kelengkapan sbb :. Satuan Kerja mengajukan permintaan pembayaran pengembalian potongan dana PFK kepada KPPN mitra kerjanya dengan kelengkapan sbb : Surat Permintaan Pembayaran Pengembalian PFK sesuai format Lampiran A pada SE-108/PB/2018; Copy SPM dan SP2D yang memuat adanya kelebihan/kesalahan. Menurut Suparmoko (1997) Penerimaan Pemerintah dalam arti. Rekening Penerimaan. Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum1. Pemindahan pembuatan Billing Non Anggaran dari sistem Simponi ke Billing Perbendaharaan di DJPB. Pembayaran Manfaat Pensiun secara Sekaligus 1. Dana Perhitungan Fihak Ketig a yang selanjutnya disebut Dana PFK adalah sejumlah dana yang diperoleh pemerintah pusat dari pungutan dan/ atau hasil pemotongan gaji/upah/penghasilan tetap bulanan pejabat negara, pegawai negeri sipil pusat, pegawai negeri sipil daerah, prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota. Variabel Penghasilan dalam Rumus Metode Gross Up PPh 21. Pada sebagian besar entitas bisnis, hal ini biasanya dilakukan dengan. go. yap30. Besaran ini yang nantinya dicairkan saat memasuki masa pensiun. 000 1. Dari: Raden Muhammad Adil Kasi verak (KPPN Meulaboh) Pertanyaan: Tanya dikit Om, sehubungan dengan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-50/PB/2009 tgl 14 Desember 2009, tentang Perubahan kode Eselon I pada BPP dan PFK, pada angka 1 BAEs1 069. 811 PENERIMAAN NON ANGGARAN PFK 8111 Penerimaan PFK 10 % Gaji 81111 811111 Penerimaan Setoran / Potongan PFK 10% Gaji PNS Pusat 811112 Penerimaan Setoran / Potongan PFK 10% Gaji PNS Daerah 811113 Penerimaan Setoran / Potongan PFK 10% Gaji Polri dan PNS Polri 811114 Penerimaan Setoran / Potongan PFK 10% Gaji TNI dan PNS Dephan atau potongan lainnya untuk dibayarkan kepada pihak ketiga atau pemerintah daerah. 000. Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK dan penerimaan transitoris seperti kiriman uang masuk dan penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran. 111324 Kas di Rekening PFK 111325 Kas di Rekening Pemerintah di Bank Umum Dalam Rangka Penempatan 111326 Kas di Rekening Pemerintah di Bank Umum Dalam Rangka Hibah Luar Negeri Bencana Alam 111327 Kas di rekening PHLN 111328 Kas di Rekening Dana Bergulir 111329 Kas lainnya 11134 Kas di Rekening Retur Kuasa BUN. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983. 546. id; Sen - Jum 08:00 s. 120. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) adalah pungutan/potongan PFK yang dilakukan Pemerintah Kota yang harus diserahkan kepada pihak lain. . 189. 3. 560. Sedangkan jurnal koreksi atas kesalahan yang tidak berulang adalah sebagai berikut: 1. Dari: Raden Muhammad Adil Kasi verak (KPPN Meulaboh) Pertanyaan: Tanya dikit Om, sehubungan dengan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-50/PB/2009 tgl 14 Desember 2009, tentang Perubahan kode Eselon I pada BPP dan PFK, pada angka 1 BAEs1 069. MAP Setor 9 1 1 1 1 1 Penerimaan PFK - IWP(1%) Iuran Wajib Pegawai 9 1 1 1 2 1 Penerimaan PFK - IWP (8%) Iuran Wajib Pegawai 9 1. modul pedoman pengoperasian FMIS ~ 146 ~ 11. 986. 000 1. Kas Pemerintah Daerah yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab selain Bendahara Umum Daerah. asabri (persero) sesuai kepres no. Automasi proses persiapan hingga pelaporan bukti potong pajak. Berikut adalah penghitungannya. 10% dari Premi yang dibayar oleh perusahaan asuransi di Indonesia kepada perusahaan asuransi LN. 268. 4 Januari (521) BA-ES1 PFK. Pada waktu Pembayaran gaji yang disertai dengan Pemotongan PFK Kode Akun XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX Uraian Belanja pegawai Kas Utang PFK Taspen Utang PFK Askes Utang PFK PPh Debet 125. Jl. Ekuitas Dana Investasi per 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2006 sebesar Rp360. 10. No. Kode Uraian. d. [ 1] 211111 Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 10% Gaji 211112 Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2% Pensiunan PNS 211113 Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Beras Bulog 211114 Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 8% Gaji 211115 Utang Perwalian/Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Tabungan Wajib Perumahan Reapenerimaan dana PFK sampai dengan periocle bulan ----­ tahun----[diisi bulan berlcenaanj adalah sebesar Rp [dalam angka dan hurufl dengan rincian penerimaan bagian pihak ketiga yang berhak sebagai berikut: 1. 15:00UU No. 167. 000 3. 000 1. kppn. Potongan kesepuluh : U 10 = = = a r 9 2 ⋅ 2 9 1024 Dengan demikian, jumlah potongan kertas pada pemotongan ke-10 adalah 1024. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) adalah pungutan/potongan PFK yang dilakukan pemerintah daerah yang harus diserahkan kepada pihak lain. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Besarnya Iuran-Iuran yang Dipungut dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1974; 11. Pada dasarnya, Dana Pensiun Lembaga Keuangan mampu memberikan berbagai manfaat pensiun kepada karyawan dan perusahaan. Masukkan rincian. Uraian. Jurnal penjualan adalah catatan akuntansi yang digunakan untuk mendokumentasikan transaksi penjualan, sedangkan jurnal pembelian digunakan oleh perusahaan untuk mencatat transaksi. Peruntukannya Rp46. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU. Dalam rangka penerimaan dan pengeluaran PFK dari Potongan PPh dan Potongan PPN, maka tahapan yang dilakukan oleh kuasa BUD adalah : a. Untuk pemotongan iuran jaminan kesehatan bagi PPPK besarannya adalah 1 persen dari gaji dan tunjangan yang diterima setiap bulan. PSAP 09 terdapat dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yaitu Lampiran I. 540. Akuntansi kewajiban pemerintah diatur dalam peraturan pemerintah (PP) nomor 24 tahun 2005 dalam standar akuntansi pemerintahan pernyataan No. 000 3/3/2014 Jumlah potongan dan penyetoran PFK yang dilakukan oleh BUD atas SP2D LS yang diterbitkan kepada seluruh SKPD adalah sbb: Jumlah dipungut Jumlah disetor Potongan PPh 21 19. Namun, dalam Bultek No. Dana Perhitungan Fihak Ketiga yang selanjutnya disebut Dana PFK adalah sejumlah dana yang diperoleh dari hasil pemotongan gaji/penghasilan tetap bulanan pejabat negara,. Sehubungan dengan fungsi Direktorat Pengelolaan Kas Negara khususnya dalam hal melaksanakan amanat seluruh Pegawai Negeri berkenaan dengan penyelenggaraan Asuransi Kesehatan, 10. 811111 Penerimaan Setoran/Potongan PFK 10% Gaji PNS Pusat BAB V DOKUMEN SUMBER DAN DOKUMEN PENDUKUNG Ditinjau dari pengolahan data akuntansi, dokumen atau formulir digolongkan menjadi 2 (dua. Nilai paling tinggi untuk Kompetensi Teknis telah dijelaskan dalam Sosialisasi Nilai Ambang Batas. id; Sen - Jum 08:00 s. adalah skema bantuan (pinjaman) yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas pada saat terjadinya krisis moneter 1998 di Indonesia. Buka menu navigasi. Baca Juga: Potongan Slip Gaji: Pajak Penghasilan (PPh 21) Contoh Perhitungan PPh 21 Gross. Kali ini asnri. Bukti Potong PPh Pasal 23 Sebagai tanda bahwa PPh Pasal 23 telah dipotong, pihak pemotong harus memberikan bukti potong (rangkap ke-1) yang sudah dilengkapi kepada pihak yang dikenakan pajak tersebut dan bukti potong (rangkap ke-2). dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: Bahwa berdasarkan peraturan tersebut diatas, dalam rangka mendukung kelancaran penyetoran/pemotongan iuran jaminan kesehatan, telah dipisahkan akun-akun. 322 untuk Tabungan Hari Tua (3,25%) dan Rp110. Status Rizal saat ini adalah belum menikah yakni TK/0 (Tidak Kawin dengan Tanpa Tanggungan). Pembuatan Billing Non Anggaran pada sistem Simponi akan ditutup. Kewajiban Jangka Panjang. 000 18. Dana Perhitungan Fihak Ketiga yang selanjutnya disebut Dana PFK adalah sejumlah dana yang diperoleh pemerintah pusat dari pungutan dan/ atau hasil pemotongan gaji/upah/penghasilan tetap bulanan pejabat negara, pegawai negari sipil pusat, pegawai negeri sipil daerah, prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian. Sehubungan dengan fungsi Direktorat Pengelolaan Kas Negara khususnya dalam hal melaksanakan amanat seluruh Pegawai Negeri berkenaan dengan penyelenggaraan Asuransi Kesehatan, Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. Terakhir adalah perbedaannya terletak dari besaran persentasenya, kalau PPN hanya 10% sementara PPh didasari dari penghasilan wajib pajak yang besaran persentasenya mulai dari 5% sampai 30%. 000 = Rp10. 6/2014 tanggal 29 Januari 2014 hal Koreksi atas PFK luran Wajib Pegawai (IWP) untuk Jaminan Kesehatan, Tabungan Hari Tua, dan luran Pensiun Bulan Januari 2014, diberitahukan hal-hal sebagai berikut :Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun. 765,- atau mencapai 95,44% dari anggarannya. 000,00 per bulan. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. UMUM Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan terdapat perubahan materi sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan berupa Uang. 25. 10 Di bawah ini adalah standar jurnal untuk mencatat transaksi belanja di SKPD : No. 000 Rp669. 000,00 7 untuk mempermudah pencatatan periode berikutnya. PFK untuk BPJS Kesehatan Rp . Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI. Besaran IWP adalah sebesar 8 persen, yang terdiri dari 3,25 persen untuk Tabungan Hari Tua dan 4,75 persen untuk premi pensiun. Selama bulan Januari 2016 terdapat transaksi-transaksi di SKPD “A” sebagai berikut: Apropriasi Belanja dianggarkan adalah sebesar Rp 80. Wajib Pajak PPh 21 adalah karyawan, penerima pesangon, pensiun, tunjangan dan jaminan hari tua, ahli waris, dan WP kategori bukan karyawan yang menerima penghasilan sehubungan pemberian jasa. 28 PFK Prefinancing dan PFK Lainnya (Neto) Catatan D. disebut Dana PFK adalah sejumlah dana yang diperoleh dari hasil pemotongan gaji/penghasilan tetap bulanan pejabat negara, pegawai negeri sipil pusat/ daerah, prajurit Tentara Nasional Indonesia. 811114 Penerimaan Setoran/Potongan PFK 8% Gaji PNS Daerah 6. Potongan Tabungan Perumahan (Taperum) adalah tabungan perumahan yang diselenggarakan oleh Bapertarum bagi PNS yang masih aktif dan menjadi peserta Taperum; Perhitungan Fihak Ketiga. Utang PFK diakui: Pembayaran UP SPM/SP2D UP 10. PFK ada dua yaitu potongan IWP (Iuran Wajib Pegawai) dan potongan Taperum (Tabungan Perumahan). B. 7/2021 hal Penggunaan Akun Penerimaan Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan PPNPN dan. Klik Tambah Potongan. Pembayaran Belanja Pensiun. Industri, BBM, Pedagang Pengumpul) b) Jumlah total pendapatan SKPD yang telah disetorkan ke rekening Kasda berdasarkan STS dan Nota Kredit Rekening Koran Bank adalah Rp. iii. Pembayaran Belanja Pensiun. Tarif BPJS Kesehatan karyawan adalah 5% dari gaji sesuai Perpres No. Jumlah total SP2D LS yang diterbitkan kepada seluruh SKPD adalah Rp. 633. Kewajiban jangka pendek antara lain terdiri dari: 1. 11. 056. Nah, jika dicek pada leger PPPK per Januari 2022, untuk PPPK angkatan 2019 ada beberapa komponen yang menjadi kewajiban PPPK. Kiriman uang menggambaikan mutasi kas antar rekening kas umum daerah. Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah menyampaikan daftar nominatif penerima gaji dalam. Klik Tambah Potongan. Sisanya menyesuaikan peraturan yang berlaku. 000,00. Ketentuan Umum dalam Uang Persediaan sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terbaru. PFK ada dua yaitu potongan IWP (Iuran Wajib Pegawai ) dan potongan Taperum (Tabungan Perumahan), besarnya iwp 10% dari gaji pokok ditambah tunjangan keluarga sedangkan untuk potongan. Kemudian gas oksigen tekanantinggi. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 09 atau PSAP 09 adalah Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) tentang Akuntansi Kewajiban. 300 x 120% = Rp 84. Berikut adalah standar Jurnal untuk mencatat transaksi pengeluaran kas di SKPD: No Transaksi Standar Jurnal 1 Pelaksanaan belanja denganScribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. Pada menu Parameter Potongan PFK, ubah data kategori tipe potongan PFK sesuai dengan tipe. Buka menu navigasi. tampak bahwa tingkat bunga atas nilai sekarang 4. b. 533 dengan rata-rata penerimaan perbulannya adalah sebesar Rp 341. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) adalah pungutan/potongan PFK yang dilakukan Pemerintah Kota yang harus diserahkan kepada pihak lain. 000 XXXX Utang PFK. b. Jl. Pembayaran dan penerimaan setoran/potongan PFK; e. 71 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. Nomor : 897/KMK. 467. PFK ada dua yaitu potongan IWP (Iuran Wajib Pegawai) dan potongan Taperum (Tabungan Perumahan). 200 Dana Cadangan 2. Wajib Pajak PPh 21. 11. 750. Utang PFK merupakan utang yang timbul akibat pemerintah belum menyetor kepada pihak lain atas pungutan/potongan PFK dari Surat Perintah Membayar (SPM) atau dokumen lain yang dilakukannya. 1 BAB I PENDAHULUAN A Tujuan dan Ruang Lingkup Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat, amortisasi, dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut. 2. Jatim Cabang Pacitan setelah dikurangi kewajiban atas potongan PFK 10%, PFK Taperum, PPh Pasal 21, BPJS Kesehatan, JKK dan JKM dan potongan-potongan lainnya; d. . Dumping adalah saat perusahaan membebankan kurang dari biayanya atau kurang dari yang dibebankan di pasar domestik. 10 untuk Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual dan. Dokumen sumber adalah dokumen yang dipakai sebagai dasar pencatatan ke dalam jurnal atau buku pembantu. SPM LS Uang Muka Gaji (Persekot) Uang muka/persekot gaji adalah pinjeman uang tidak berbunga yang diberikan kepada pegawai negeri yang dipindahkan untuk kepentingan dinas. . Angka tersebut berasal dari potongan SPM gaji induk dengan menggunakan akun Potongan Pihak Ketiga yang diajukan ke KPPN. 000. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. Perbaikan Kesalahan kode akun potongan PFK akun 811141, yang mana terkait perubahan struktur COA pada kode KPPN, semula 999 menjadi kode KPPN satker penerbit. 000. (1) Kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, harus diperhitungkan terlebih dahulu dengan Utang Pajak yang diadministrasikan di KPP domisili dan/atau KPP lokasi, sebagaimana tercantum dalam:Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 09 atau PSAP 09 adalah Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) tentang Akuntansi Kewajiban.